Warta7.id – Yogyakarta Oktober 2026 Membangun sebuah kota tidak cukup hanya dengan mengejar tingginya angka kunjungan wisatawan. Bagi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, ukuran keberhasilan justru terletak pada seberapa besar aktivitas kota mampu menggerakkan ekonomi warga sekaligus menjaga karakter dan identitas daerah.
Cara pandang itu menjadi salah satu dasar Hasto dalam mengarahkan pembangunan Yogyakarta. Pariwisata, menurut dia, harus tumbuh dengan tetap mempertahankan keaslian kota, sementara ekonomi lokal diperkuat melalui produk yang lahir dari masyarakat sendiri.
Hasto menilai tingginya jumlah wisatawan domestik belum otomatis memberikan dampak ekonomi yang optimal. Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan daerah seperti Gunungkidul dan Badung, Bali, yang memiliki karakter dan nilai ekonomi pariwisata berbeda.
Karena itu, Pemkot Yogyakarta mulai memberi perhatian lebih besar pada wisatawan mancanegara. Salah satu modal utamanya adalah karakter Yogyakarta sebagai kota budaya.
Keaslian arsitektur dan wajah kota menjadi bagian yang ingin dipertahankan. Menurut Hasto, kekuatan tersebut justru menjadi daya tarik yang dicari wisatawan asing.
«“Kita jaga fasad kota agar tetap otentik. Itu yang dicari wisatawan asing,” jelas mantan Bupati Kulon Progo tersebut.»
Ketika Kebijakan Pemerintah Menggerakkan UMKM
Di luar sektor pariwisata, Hasto juga melihat ekonomi kota harus dibangun dari aktivitas usaha masyarakat. Salah satu program yang didorong adalah Batik Semar atau Segoro Amarto.
Batik tersebut kini digunakan sebagai seragam wajib di sekolah maupun instansi pemerintahan. Kebijakan itu sekaligus menciptakan pasar yang lebih besar bagi perajin dan UMKM batik lokal.
Dampaknya mulai dirasakan pelaku usaha. Permintaan yang meningkat mendorong produksi batik dalam jumlah lebih besar dan membuat aktivitas UMKM kembali bergairah.
«“Ini langsung memicu produksi massal. UMKM bergairah lagi,” ungkap Hasto.»
Pendekatan serupa juga diarahkan pada kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, mendorong PDAM Yogyakarta untuk memproduksi air minum dalam kemasan sendiri. Tujuannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kekuatan ekonomi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar.
Membangun Kota Tidak Cukup dengan Aturan
Bagi Hasto, pembangunan kota pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menentukan arah kotanya.
Ia mencontohkan persoalan konsumsi rokok. Dalam satu desa saja, pengeluaran masyarakat untuk rokok disebut bisa mencapai Rp113 juta dalam setahun.
Angka tersebut menjadi gambaran bagaimana kebiasaan konsumsi masyarakat dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan.
«“Kita sering bicara miskin, tapi belanja rokok satu desa bisa segitu. Itu data,” ucapnya sambil tersenyum.»
Bagi Hasto, data semacam itu penting untuk melihat persoalan kota secara lebih utuh. Kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik atau banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola sumber daya dan pengeluarannya.
Dari pariwisata, UMKM hingga pola konsumsi warga, benang merah kebijakan Hasto mengarah pada satu gagasan: membangun Yogyakarta dengan kekuatan yang sudah dimiliki kota dan masyarakatnya.
Yogyakarta tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota budaya, tetapi pada saat yang sama berusaha menjawab tantangan ekonomi dan perubahan zaman.
Pendekatan tersebut membuat Yogyakarta tidak hanya menjadi destinasi yang dikunjungi, melainkan kota yang berupaya menghidupkan budaya, ekonomi lokal, dan kesadaran warganya secara bersamaan.
**Benksu
