WARTA7.ID, JAKARTA — Pemerintah memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur olahraga nasional dengan menitikberatkan pada kualitas fasilitas, pembinaan atlet, serta keberlanjutan pengelolaan. Langkah ini dilakukan agar fasilitas olahraga tidak hanya mendukung prestasi atlet, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani keuangan daerah.
Kasubdirektorat Perencanaan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Feriqo Yogananta, mengatakan pembangunan sarana olahraga harus direncanakan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan standar teknis hingga skema pembiayaan operasional dan pemeliharaan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurut Feriqo, pembangunan infrastruktur olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas berstandar internasional. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan agar fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Sejumlah proyek pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga telah dikembangkan sejak 2019 hingga periode mendatang. Proyek-proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet dan mendukung pencapaian target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Beberapa fasilitas yang menjadi bagian dari pengembangan tersebut antara lain Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah; pusat pelatihan atletik dan dayung di Pangalengan serta Jatiluhur, Jawa Barat; Cibubur Youth Sport Center untuk pembinaan atlet junior nasional; serta lintasan sepeda BMX di Banyuwangi.
Feriqo menjelaskan, setiap fasilitas olahraga harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan federasi internasional berdasarkan cabang olahraga yang dilayani. Aspek keselamatan, keamanan, bangunan gedung hijau (green building), dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi bagian dari perencanaan.
Pengelolaan Venue Jangan Membebani Daerah
Selain kualitas pembangunan, keberlanjutan operasional menjadi perhatian penting pemerintah. Pemerintah daerah yang mengusulkan pembangunan fasilitas olahraga diminta menyiapkan perencanaan bisnis (business plan) sebelum proyek direalisasikan.
Perencanaan tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan, menentukan skema pengelolaan, serta memetakan potensi pemanfaatan fasilitas dan peluang kerja sama dengan pihak swasta.
Terlebih, fasilitas berkapasitas besar seperti stadion membutuhkan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Tanpa perencanaan bisnis yang memadai, fasilitas olahraga berisiko menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui pengelolaan yang tepat, fasilitas olahraga diharapkan tidak hanya menjadi tempat latihan atlet dan penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah pusat juga mendorong pembangunan venue olahraga baru dilakukan secara selektif. Optimalisasi dan renovasi fasilitas yang telah tersedia di berbagai daerah menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan investasi pemerintah.
Sinergi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian PU, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga nasional, mulai dari pembinaan atlet usia dini hingga persiapan menghadapi kompetisi internasional.
Dengan perencanaan yang matang, pemenuhan standar teknis, serta tata kelola yang berkelanjutan, infrastruktur olahraga diharapkan mampu mendukung peningkatan prestasi atlet sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
**Benksu
